reisumut.com
Medan- DPD Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tegas menolak rencana pemerintah mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Mandiri. REI Sumut menilai masih jauh lebih baik BTN dipertahankan. Sebab, satu-satunya bank yang concern dan konsisten dalam pembiayaan perumahan, khususnya KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah BTN.
"80% dari portofolio mereka itu adalah untuk membiayai KPR bagi MBR, sehingga kalau diakusisi, pembiayaan KPR subsidi menjadi berkurang, ini sangat kita khawatirkan terjadi," kata Ketua DPD REI Sumut, Umar Husin, kepada MedanBisnis, Senin (21/4).
Merujuk salah satu alasan akuisisi sebagaimana yang dilontarkan Meneg BUMN Dahlan Iskhan, yakni untuk alasan menambah kemampuan BTN di perumahan rakyat, menurut Umar tidak harus melalui akuisisi. "Kalau memang mau, ya pemerintah memperkuat BTN misalnya dengan menambah modal atau apalah caranya asal tidak akusisi. Kan BTN ini bagaimana pun juga kan pemegang saham terbesarnya pemerintah," kata Umar.
Dikatakan, Bank Mandiri adalah bank besar yang segmentasinya juga menengah ke atas. Dengan kondisi itu, pembiayaan perumahan seperti KPR FLPP dikhawatirkan tidak fokus lagi kalau nantinya BTN ditangani Bank Mandiri. "Kalau demikian artinya kan pengembang pun kewalahan menyediakan rumah murah bagi rakyat. Padahal sekarang masih sangat banyak MBR yang belum memiliki rumah layak huni seperti rumah sejahtera tapak (RSP). Ini tidak saja di Sumut, tapi juga nasional," katanya.
Wakil Sekjen DPP REI, Tommy Wistan mengatakan, rencana akuisisi BTN sedang dalam pembahasan serius di DPP. "Intinya memang REI lebih memilih menolak akusisi," kata Tommy, yang juga Ketua Dewan Kehormatan REI Sumut ini. Dikatakan, BTN adalah bank yang powerfull sejauh ini untuk pembiayaan perumahan sehingga tidak kuat alasan untuk diakusisi. BTN adalah bank yang terbukti serius membiayai rumah rakyat subsidi, seperti RSP.
Harus diingat, masalah yang paling mendasar dari akusisi adalah merugikan MBR. Sebab akuisisi akan mengurangi peluang atau mempersulit MBR untuk memiliki RSP. Ditekankan, nasib MBR harus diperhatikan pemerintah. "Sedangkan jika tidak diakusisi saja pun BTN, masyarakat sulit mendapatkan rumah layak karena lemahnya dukungan pemerintah seperti birokrasi, regulasi, dan infrastruktur, konon lagi kalau BTN diakusisi," katanya.
Sekarang backlog (permintaan rumah yang belum terpenuhi) sudah mencapai hampir 21 juta unit. Tentu ini mustahil jika tidak didukung oleh bank yang benar-benar fokus seperti BTN.
Jika diakusisi, tidak ada jaminan BTN menjadi lebih besar. Kemudian tidak ada jaminan core bisnis di perumahan rakyat difokuskan. Tidak ada juga jaminan SDM di BTN tidak dipindahkan ke Bank Mandiri. "Dan kalaupun ada jaminan, kita tidak percaya, karena BTN hanya menjadi anak perusahaan Bank Mandiri, bukan dilebur. Dengan status anak perusahaan, BTN tidak fokus lagi menjalankan core bisnis di perumahan rakyat karena sudah dikendalikan induknya yaitu Bank Mandiri," terang Tommy Wistan.
Bagi pengembang, lanjutnya, sebenarnya tidak rugi walaupun BTN diakusisi. Pengembang bisa saja mengalihkan bisnisnya ke sektor komersil. Jika pengembang ramai-ramai beralih ke sektor komersil, tentu yang kasihan adalah para MBR karena mereka akan semakin kesulitan memiliki RSP. "Kita akan kewalahan mencari pengembang yang mau fokus menyediakan RSP. Pertanyaannya siapakah yang rugi?, ya masyarakat yang MBR lah. Pertanyaannya, bukankah pemerintah juga berkewajiban meningkatkan sumber daya manusianya lewat penyediaan rumah layak huni?," terangnya. Memang untuk target penyediaan rumah 1,5 juta unit tahun ini, jelas BTN tidak bisa. Namun untuk itulah menurutnya, perlu penguatan BTN seperti penambahan modal dan perluasan kewenangan. "Jangan malah kekuatan BTN itu dikurangi," tukasnya.
Dugaan Permainan
Ratusan karyawan Bank Tabungan Negara (BTN) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Bank BTN Cabang Medan menyatakan, menolak keras akuisisi oleh Bank Mandiri. Sebab, pihaknya mencium ada intrik dan kepentingan golongan-golongan tertentu dengan rencana akuisisi ini. Selain itu, jika akuisisi terjadi, maka BTN yang selama ini berdiri sendiri dan fokus ke KPR bersubsidi akan merugi dan MBR akan kesulitan mendapatkan rumah.
Ketua DPC Serikat Pekerja Bank BTN Cabang Medan, Elfian, mengatakan, tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan bahwa BTN akan berdiri sendiri dan fokus ke KPR. "Nah kalau sekarang tiba-tiba dinyatakan BTN mau di akuisisi oleh Bank Mandiri, tentu menimbulkan pertanyaan dan dugaan, apa ada intrik dibalik semua ini. Jika tidak, tujuan BTN yang dari awal sudah jelas fokus memberikan subsidi kredit perumahan, akan menjadi buram. Karena Bank Mandiri itu berbeda dengan BTN," katanya, kepada MedanBisnis, Senin (21/4).
Elfian mengungkapkan, jika nanti BTN diakuisisi oleh Bank Mandiri, kemungkinan untuk tetap menyalurkan KPR ke MBR akan sangat kecil. "Apa mungkin akan tetap menyalurkan kredit perumahan ke MBR? Karena selama ini, Bank Mandiri fokus ke korporasi. Kemungkinan mereka akan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Karena itu, kita dengan tegas menolak akuisisi ini," katanya.
Ketika disinggung terkait apakah akusisi ini dilakukan untuk mendongkrak Bank Mandiri yang digadang-gadang menjadi bank besar pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan, dikatakan Elfian kalau kemungkinan tersebut ada. Sebab, akuisisi ini dirasa sangat tidak tepat saat ini mengingat BTN juga sangat sehat.
Dampak lain yang sangat dikhawatirkan dengan akuisisi ini, tambah Elfian, akan terjadi pengurangan karyawan. Dijelaskan, untuk Cabang Medan, karyawan organik (di luar outsourcing) sebanyak 300 orang dan outsourcing sebanyak 200 orang. Medan sendiri memiliki 1 kantor cabang utama, 7 kantor cabang pembantu dan 16 kantor kas. "Jika nanti akan diakuisisi, manajemen tentu akan berubah dan hal tersebut yang dikhawatirkan berdampak ke karyawan," ujarnya.
Meski akuisisi BTN memiliki dampak positif dan negatif, namun justru keuntungan terbesar lebih ke Bank Mandiri. Diungkapkan Elfian, hingga kini, pihaknya memang masih sebatas menyatakan penolakan terhadap rencana akuisisi tersebut. "Namun kita bakal konsolidasi dengan DPP Serikat Pekerja Bank BTN di Jakarta. Kita sedang menunggu hasil dari pusat sehingga nanti akan melakukan hal yang sama di cabang," ucapnya. (MedanBisnis)
