Ketua serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara
mengkhawatirkan rencana akuisisi BTN akan mengancam berlangsungnya kredit
pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.
“Selama
ini bank yang peduli menyalurkan KPR melalui fasilitas likuiditas pembiayaan
perumahan ( FLPP), hanya BTN, sedangkan bank lain lebih suka menyalurkan KPR
komersial,” kata Satya pada apel penolakan akuisisi BTN, di Jakarta , minggu.
Satya
mengatakan, apel yang berlangsung di kantor pusat BTN Harmoni diikuti seluruh
karyawan tidak hanya di kantor pusat dan tetapi juga kantor – kantor diberbagai
daerah sebagai bentuk sikap untuk menolak rencana Kementerian BUMN sesuai PP
no. 28 tahun 1999 tentang pelaksanaan konsolidasi, marger, dan akuisisi bank
yang menyebutkan perlu adanya sikap dari karyawan maupun direksi.
Satya
mengatakan, SP BTN juga berencana akan menggelar unjuk rasa melibatkan seluruh
karyawan. Saat penyelenggaraan RUPS yang dijadwalkan hari ini ( Senin, 21 April
2014).
Satya
mengatakan, rencana akuisisi ini memunculkan suasana kekhawatiran kehilangan
pekerjaan bagi karyawan BTN, serta adanya dugaan mempermainkan saham BTN
melalui berbagai isue semacam itu.
Apabila
pada tahun 2013 status direksi BUMN sengaja dibuat tidak jelas sehingga harga
saham BTN anjlok sampai Rp 800,- kemudian pada april 2014 sengaja dibuat isue
akuisisi sehingga harga saham terkerek sampai Rp 1.200,- ungkap Satya.
Satya
mengatakan , SP Bank BTN menolak rencana akuisisi atau merger dengan bank
Mandiri karena
Satya
menunjuk pernyataan yang menyesatkan dengan menyebutkan BTN akan mengalami
kesulitan apabila memasuki pasar bebas, padahal selama ini tidak ada bank asing
yang mampu untuk membiayai rumah rakyat.
Siswandi,
Costumer Loan Service KPR BTN Cabang Surabaya meminta agar pemerintah
membatalkan rencana akuisisi BTN olen bank Mandiri. Menurutnya, BTN merupakan
Bank sehat yang tidak perlu diakuisisi. Apabila, sekitar 98 % penyaluran kredit
BTN untuk KPR kelas bawah yang tidak bisa diambil alih oleh bank lain.” Yang
jelas kita bank yang sehat. Kami tetap ingin BTN yang bisa kasih KPR subsidi
dengan gaji karyawan Rp 2.5 juta perbulan. Emang Mandiri mau membiayai KPR Rp
70 – 90 Juta ?.” Tanya Siswandi.
Penolakan
yang sama diungkapkan Lia Seorang Teller BTN cabang kelapa Gading Jakarta. Dia
tidak ingin nasib para pengawas BTN pasca diakuisisi kesejahteraannya
berkurang.” Saya takut jika jadi anak usaha kesejahteraan berkurang. Kita ingin
BTN tetap berdiri sendiri.” Ujar Lia> ( Rizal/mb)
