TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kota Medan dinilai layak menjadi kota untuk dibangun apartement dan pusat perbelanjaan. Semakin maju dan berkembangnya Medan menuju kota metropolitan sudah bisa disejajarkan dengan kota-kota lain begitu juga pembangunannya.
Ketua REI Sumut Tomy Wistan, saat dihubungi Tribun, Sabtu (28/12/2013) mengatakan, pembangunan pusat perbelanjaan dan apartement sejak 2013 hingga menuju tahun 2014 di Medan saat ini sudah mulai terlihat.
"Kita lihat saat ini banyak pusat perbelanjaan lagi mempersiapkan diri, sebagian sudah soft openong dan kemungkinan sebagian lagi di awal tahun 2014 sudah mulai grand opening.
Kita lihat juga ada beberapa lokasi yang direncanakan akan dibangun pusat perbelanjaan seperti di Simpang Gatot Subroto Ring road dan di daerah CBD lalu ada beberapa lokasi yang tidak terpantau oleh saya yang di Deli Plaza termasuk salah satunya," ujarnya.
Ia menuturkan, pusat perbelanjaan saat ini merupakan bagian daripada tren untuk melengkapi kehidupan masyarakat. Saat ini pembangunan pusat perbelanjaan juga kita lihat menjadi lifestyle masyarakat kota seperti di Medan. Pusat perbelanjaan juga bisa menjadi tujuan wisata. Selain daerah-daerah yang memang menyuguhkan tempt wisata pusat perbelanjaan juga bisa menjadi tujuan wisata.
"Saya pikir pusat perbelanjaan di Medan tetap akan berkembang, tidak hanya berkembang di kota tetapi juga akan berkembang melebar ke pinggiran kota. Seperti di cemara asri kemungkinan juga akan muncul mall. Pusat-pusat perbelanjaan ini juga nantinya akan pembangunannya akan di kombinasikan dengan bangunan bertingkat seperti hotel atau apartement," ungkapnya.
Ia mengatakan, pembangunan vertikal ke atas sudah saatnya dilakukan. Sebenarnya dari dulu REI telah menyuport teman-teman pengembang agar sudah harus memulai pembangunan vertikal bertingkat ke atas. Agar budaya masyarakat Medan lebih cepat menempati hunian dengan bangunan vertikal ke atas sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat.
"Tuntutan zaman saat ini sudah mulai menyuruh masyarakat untuk hidup praktis, efisien, dan juga efektif dalam hal waktu. Hal itu juga menjadi salah satu alasan kenapa apartement harus di bangun di kota Medan," jelasnya.
Berita dimuat pada hari Sabtu, 28 Desember 2013 14:06 WIB
Sumber: http://medan.tribunnews.com
Kenaikan Harga Rumah MBR Dukung Pencapaian Target Rumah
MedanBisnis - Medan. Rencana kenaikan harga rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendukung pencapaian target rumah tersebut serta komersil. Sebab, pengembang menjadi semangat membangun rumah di tengah kebutuhan masyarakat semakin banyak.
"Sampai saat ini kita masih sulit mendapatkan tanah yang murah dalam pengadaan rumah ini. Jadi dengan penyesuaian harga tahun depannya dapat mendukung pencapaian target rumah MBR dan komersil lainnya," ujar Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara, Tomi Wistan kepada MedanBisnis, Jumat (27/12) di Medan.
Diinformasikan sebelumnya, pemerintah akan menaikkan harga rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) di tahun 2014 sesuai yang diusulkan organisasi pengembang tersebut ke Kemenpera. Harga rumah MBR untuk wilayah Sumatera senilai Rp 105 juta, kemudian wilayah 2 sekitar Rp 115 juta dan wilayah timur senilai Rp 165 juta.
"Ya harga ini sudah sesuai melihat naiknya harga bahan bangunan. Sulit nya mencari lahan serta kebijakan-kebijakan BI seperti membatasi down payment/DP dan kenaikan BI rate," jelasnya.
Diakui Tomi, dari tahun lalu hingga tahun 2013 penyerapan rumah MBR masih jauh dari target. Ini bukan karena permintaan yang minim, namun ada pengembang yang tidak membangun rumah MBR terkait dengan peraturan pemerintah yang berubah dan tidak diiringi kondisi kenaikan harga lahan serta bahan bangunan.
"Untuk tahun ini saja, masih sekitar 50% rumah MBR yang terserap dari target 10.000 unit rumah. Hal yang sama juga terjadi secara nasional," ucapnya.
Jadi, lanjut Tomi, dengan adanya kenaikan harga rumah MBR ini bisa memotivasi pengembang untuk membangun rumah. Begitupun, kenaikan harga rumah MBR ini jangan dikhawatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat.
Karena dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), inflasi dan ditambah lagi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar sudah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat disektor apapun.
Menurut Tomi, kenaikan harga rumah MBR Rp 105 juta perunit nanti, pengembang tidak pula harus membangun rumah senilai tersebut karena mekanisme diatur oleh pasar atau dilihat dari kemampuan masyarakat.
"Dengan kenaikan harga ini, masyarakat yang diuntungkan. Karena tipe rumah untuk harga tersebut akan berbeda dari daerah satu ke lainnya. Jadi, harga Rp 105 juta itu harga maksimal dan pengembang dapat menyesuaikan harga melihat kemampuan masyarakatnya sebagai konsumen," jelasnya.
Selain itu, diharapkan juga kepedulian pemerintah mendukung pengembang di Sumut untuk mewujudkan rumah MBR yang memang dibutuhkan masyarakat. "Jika peduli pada MBR, pemerintah daerah harus mendukung pengembang. Kita juga akan usulkan memberi penghargaan kepada Pemda dalam mewujudkan rumah-rumah MBR di Sumut," pungkas Tomi. (yuni naibaho)
Berita dimuat pada hari Sabtu, 28 Des 2013 08:43 WIB
Sumber: http://www.medanbisnisdaily.com
Permintaan Rumah Medan Meroket
Published on Jumat, 27 Desember 2013 - 13:26:41 WIB
Permintaan rumah komersil dan rumah sederhana di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) terus naik setiap tahun meski harga jual yang meningkat tidak bisa dihindari.
"Untuk rumah komersil misalnya kebutuhannya sudah sekitar 74.000 unit per tahun dengan harga jual yang lebih cepat meningkat,"kata pengembang anggota Realestate Indonesia (REI) Sumut, Arief Nasution, di Medan, hari ini.
Dia mengatakan itu usai peresmian perumahan Albahrain City di Jalan Abadi Medan yang dibangunnya bergaya klasik Persia dengan harga jual mulai Rp580 juta per unit.
Menurut dia, naiknya terus harga rumah baik untuk komersil dan rumah sederhana dipicu antara lain naiknya harga lahan.
Sementara, baik masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, sebagian besar tetap memilih untuk tinggal di kawasan Kota Medan dibandingkan di daerah tinggkat dua lainnya seperti Deliserdang, Serdang Bedagai dan Binjai yang berdekatan dengan Kota medan.
Arief yang Direktur Utama PT Araban Makmur Semesta itu menegaskan, tingginya minat konsumen untuk tinggal di Kota Medan itu juga menyebabkan harga jual rumah sederhana juga lumayan tinggi dan itu tidak mengurangi minat konsumen,
"Bisnis properti baik untuk komersil dan rumah sederhana di Medan masih sangat menjanjikan,"katanya.
Marketing Maneger PT Araban Makmur Semesta, Khairul Anwar mengungkapkan, pihaknya tahap awal sudah bisa menjual 19 unit dari 74 unit rumah dan rumah toko (ruko) yang dibangun di perumahan tersebut.
"Target menajemen, rumah itu sudah habis terjual hingga akhir tahun 2013, karena setelah 19 unit yang terjual ditargetkan 50 unit lagi laku pada acara soft launching,"katanya.
Ketua REI Sumut, Tomi Wistan, sebelumnya menyebutkan, pengembang bisa menekan harga jual rumah khususnya rumah sederhana dan termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kalau pemerintah bisa membantu menekan harga jual lahan dan mengurangi biaya perizinan serta membantu pembangunan infrastruktur.
Pembangunan MBR Akan Diarahkan Ke Daerah Pinggiran Kota
Sabtu, 28 Desember 2013 19:15
Starberita - Medan, Sejumlah pihak memperkirakan kenaikan harga tanah di Kota Medan akan meningkat sekitar 20 persen di tahun 2014. Maka pembangunan di kawasan inti kota nantinya akan lebih banyak diarahkan untuk pembangunan komersial, agar dapat mengikuti sektor pendukung lain termasuk lahan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Utara (REI Sumut), Tomy Wistan mengatakan, bahwa rumah-rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menurutnya, akan diarahkan ke pinggiran kota yang harga lahannya masih belum banyak mengalami kenaikan.
Pasalnya, dengan kenaikan harga tanah sekitar 20 persen, akan menyebabkan pengembang sulit membangun rumah MBR tipe 36 yang memiliki harga maksimal Rp88 juta, sehingga perlu mencari lokasi baru yang lebih murah.
"Dengan ketidakbisaan menaikan harga rumah untuk MBR, akan terjadi pergeseran lokasi ke pinggiran kota karena di sana masih banyak lahan-lahan murah yang bisa digarap untuk MBR. Dengan adanya pembangunan bangunan vertikal apalagi dipinggiran kota maka akan lebih mengefisienkan masyarakat dan pengembang," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (28/12)
18 Bank Siap Biayai KPR Berbunga 7,25%
Rabu, 1 Januari 2014 | 09:55:35
JAKARTA (EKSPOSnews): Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng 18 bank untuk menyalurkan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bank pelaksana penyalur KPR FLPP tersebut diharapkan dapat memberikan bunga yang ringan 7,25 persen dan tetap selama 20 tahun.
"Kemenpera berharap akan lebih banyak bank baik bank umum nasional maupun bank pembangunan daerah yang akan ikut serta dalam penyaluran KPR FLPP kepada masyarakat," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dikutip dari situs resmi Kemenpera, Selasa (31/12/2013).
Menurut Sri Hartoyo, hingga saat ini Program Pemerintah Pro Rakyat berupa fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit atau pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera sampai dengan 2013 telah disalurkan sebanyak 273.832 unit rumah atau sebesar 20 persen dari target sebanyak 1.350.000 unit rumah.
"Angka tersebut memang jauh dari harapan terhadap pencapaian. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari bank pelaksana, para pengembang, pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah," terangnya.
Program KPR FLPP, imbuhnya, merupakan program bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai manfaat yaitu suku bunga/marjin tetap sebesar 7,25 persen selama masa pinjaman dan sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN.
Kamis, 02 Januari 2014 | 15:50
Salurkan KPR FLPP, Kempera Gandeng 18 Bank
Ilustrasi Perumahan (sumber: AFP)
Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) menggandeng 18 bank pelaksana untuk menyalurkan dana bantuan kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2014. Bunga yang dikenai dalam skema tersebut sebesar 7,25% dan tetap selama 20 tahun.
"Kempera berharap akan lebih banyak bank yang terlibat dalam penyaluran FLPP, baik dari kalangan bank umum nasional maupun bank pembangunan daerah," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kempera Sri Hartoyo, dalam publikasinya di Jakarta, baru-baru ini.
Pernyataan Sri Hartoyo menimpali penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Tahun 2014 antara Pusat Pembiayaan Perumahan Kempera dengan bank pelaksana tentang penyaluran dana FLPP di Jakarta, Selasa (31/12).
Pada kegiatan tersebut, Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kempera Budi Hartono melaksanakan penandatanganan PKO dengan perwakilan dari sejumlah bank pelaksana. Bank tersebut antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BPD NTT, BPD Sumut Syariah, dan BPD Jawa Timur.
Menurut Sri Hartoyo, pihaknya telah memfasilitasi bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera. Hingga akhir 2013 telah disalurkan pembiayaan bagi 273.832 rumah atau 20% dari target RPJMN yang sebesar 1.350.000 rumah.
"Angka tersebut memang jauh dari harapan terhadap pencapaian RPJMN. Untuk itu saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari bank pelaksana, para pengembang, pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu percepatan penyediaan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.
Program KPR FLPP, imbuhnya, merupakan program bantuan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai manfaat yaitu suku bunga/margin tetap sebesar 7,25% selama masa pinjaman. Selain itu, sudah termasuk perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran serta bebas PPN.
Pada 2013 Kempera telah bekerja sama dengan 26 bank pelaksana. Dari keseluruhan bank itu, terdapat empat bank pelaksana yang memiliki target kinerja lebih dari 50%. Lalu, 14 bank kurang dari 50% dan delapan bank pelaksana yang sama sekali tidak melakukan penyaluran FLPP dari target yang tercantum dalam PKO.
"Tahun 2014 akan dilakukan penandatangan terhadap 18 bank pelaksana yang sudah memiliki kinerja pada 2013. Khusus delapan bank yang belum merealisasikan penyaluran FLPP, PKO-nya tidak diperpanjang," ujarnya.
Sri Hartoyo mengatakan, perjalanan Program KPR-FLPP selama empat tahun terakhir terjadi berbagai dinamika dalam rangka menyeimbangkan demand dan pasokan. Dari sisi demand, pemerintah telah berusaha agar MBR bisa memiliki daya beli yang menjangkau rumah sejahtera. Upaya itu lewat berbagai kemudahan dan jangka waktu pinjaman sampai dengan 20 tahun.
|
Harga Properti Melesat Lebih Tinggi dari Kenaikan Upah
|
| MedanBisnis - Jakarta. Angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia masih tinggi mencapai 1 juta unit per tahun dengan total hingga 15 juta rumah. Penyebabnya karena kenaikan harga tanah dan properti yang melampaui kenaikan pendapatan masyarakat setiap tahunnya. |
| "Angka kekurangan rumah atau backlog 1 juta unit per tahun, karena ekonomi nggak berkualitas, tanah jadi rebutan pemilik modal," kata Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago saat Diskusi Akhir Tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Tema "Akselerasi Membenahi Indonesia, Menuju Masa Depan Gemilang," di Kantor HMI, Menteng, Jakarta, baru-baru ini. Dia menjelaskan, saat ini harga tanah maupun properti di Indonesia sudah semakin tinggi sehingga tidak mampu dijangkau kalangan menengah ke bawah. "Indonesia lebih kapitalis dari AS, liberal lebih dari negara pencetusnya, tanah pun dijual. Harga tanah naik terus, dalam 5 tahun sudah naik berapa, bandingkan dengan upah ekonomi bawah, nggak mampu beli rumah," terangnya. Dia mencontohkan, rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang tengah dicanangkan pemerintah tak lain hanyalah mega proyek properti pemerintah. "Ini mega proyek properti, bukan infrastruktur yang bisa tingkatkan ekonomi," katanya. Saat ini, kata dia, pembangunan yang digarap pemerintah cenderung menguntungkan pihak pemodal bukan rakyat kecil sehingga perekonomian pun gagal terangkat. "Jembatan itu menyuburkan sektor properti, kalau itu jadi bisa dibikin jalan tol, properti marak, masyarakat jadi susah beli rumah karena harganya tinggi. Sekarang ekonomi kita hanya untuk pebisnis bukan mensejahterakan," cetusnya. |
|
121.000 Unit Rumah Murah Dibangun Pemerintah Sepanjang 2013
|
| MedanBisnis - Jakarta. Rumah Sehat Sederhana Bersubsidi pada tahun 2013 telah dibangun sebanyak 121.000 unit. Ini merupakan sebagai pelaksanaan rumah layak huni yang melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Demikian dikutip dari data Kementerian PPN/Bappenas baru-baru ini. |
| Pembangunan rumah sehat sederhana diarahkan untuk mendukung pengurangan backlog (kekurangan) penyediaan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sebab kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 15 juta rumah. Pembangunan lainnya adalah rumah khusus untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi pegawai yang tinggal di daerah perbatasan mencapai 3.631 unit rumah khusus. Perumahan baru swadaya 26.689 unit dan peningkatan kualitas perumahan swadaya 190.315 unit. Sedangkan untuk hunian sehat di perkotaan, telah dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sejumlah 170 twin block di 33 provinsi. Khususnya untuk pekerja informal, buruh serta pengawai negeri, dan permukiman nelayan. |
|
Pemerintah dan DPR Sepakat Potong Gaji untuk Perumahan
|
| MedanBisnis - Jakarta. Para pekerja swasta maupun PNS bakal dikenakan potongan dana kepesertaan pegawai (potongan gaji) untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% dari penghasilan setiap bulan. DPR dan pemerintah telah menyetujui pemotongan 3% yang merupakan salah satu poin pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Tapera. |
| Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo mengatakan pungutan sebesar 3% Tapera tersebut terbagi atas 0,5% kontribusi pemberi kerja dan 2,5% kontribusi pekerja (swasta/PNS) sehingga total pungutan 3%. "Pada prinsipnya DPR sepakat dengan soal besaran simpanan Tapera sebesar 3% yang terdiri dari pekerja 2,5% dan kontribusi pemberi kerja (perusahaan/pemerintah) pada tahap awal 0,5% yang akan dinaikkan secara bertahap hingga 2,5% yang disesuaikan kondisi perekonomian nasional," katanya kepada wartawan, baru-baru ini. Hartoyo mengatakan mengenai potensi dana perumahan yang terkumpul memang belum bisa disampaikan, namun diperkirakan akan mencapai triliunan rupiah dalam beberapa tahun. "Potensinya sedang dianalisa kembali," kata Hartoyo. Hartoyo mengatakan jalan menuju pengesahan UU Tapera hanya tinggal selangkah lagi. Harapannya pada awal tahun depan UU yang dinanti sejak lama ini bisa segera disahkan oleh DPR. "Mudah-mudahan RUU ini dapat disahkan di masa sidang berikutnya yang akan dimulai lagi minggu kedua Januari 2014," katanya. |
|
Kemenpera - Kementerian PDT Bangun Perumahan Pegawai
|
| MedanBisnis - Bogor. Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan membangun kompleks perumahan untuk para pegawainya di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pembangunan perumahan dua kementerian tersebut difasilitasi oleh pemerintah dan dapat dimiliki para pegawai dengan memanfaatkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang suku bunga dan angsurannya rendah serta tetap selama masa angsuran. |
| "Pembangunan rumah untuk pegawai yang merupakan tindak lanjut kerjasama kerjasama antara Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai selaku developer dari perumahan Griya Indah Serpong dalam rangka memfasilitasi penyediaan rumah bagi PNS," ujar Menpera Djan Faridz disela-sela kegiatan Peletakan Batu Pertama Perumahan Pegawai di Bogor, baru-baru ini. Pada kegiatan tersebut tampak hadir Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, anggota Komisi V DPR RI, Bupati Bogor, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Kemenpera, Kementerian PDT, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Direksi Bank Tabungan Negara (BTN), Direktur Utama Perumnas, Ketua Umum DPP REI, Direktur Utama PT. Khatulistiwa Indah Jaya Permai. Program pembangunan rumah untuk pegawai ini, imbuh Menpera, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai PNS/Non PNS dengan memperkecil pengeluaran untuk biaya transportasi. "Lokasi perumahan Griya Indah Serpong mudah dijangkau dari Kantor Kemenpera dan Kantor KPDT melalui sarana transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) dengan waktu tempuh yang relatif pendek. Jadi para pegawai bisa menghemat biaya transportasi ke kantor," terangnya. Lebih lanjut, Menpera menjelaskan, pemenuhan rumah layak huni bagi pegawai merupakan bagian dari Program Pemerintah untuk mengurangi angka backlog perumahan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Upaya tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, namun merupakan tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan di bidang perumahan di negeri ini. "Saya tidak henti-hentinya mengajak seluruh stakeholder untuk berkontribusi, berbagi peran dan bersinergi memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pegawai akan rumah layak huni," tandasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Pegawai yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Agus Sumargiarto mengungkapkan, pembangunan perumahan untuk pegawai ini dimaksudkan sebagai implementasi pelaksanaan MoU Nomor 14/SKB/M/2012 dan Nomor 06/M-PDT/KB/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Perubahan Atas Kesepakatan Bersama Antara Kemenpera Dengan PDT Nomor 05/SKB/M/2011 dan Nomor 16/M-PDT/KB/VI/2011 tentang Kerjasama Program Penyediaan Rumah Bagi PNS Di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Masyarakat Di Daerah Tertinggal. "Salah satu tujuannya untuk memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi pegawai PNS/Non PNS. Pegawai juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk transportasi sehingga kesejahteraan mereka bisa lebih meningkat," ujarnya. Pembangunan perumahan untuk pegawai ini, imbuhnya, awalnya diusulkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Staf Ahli Menteri Bidang IPTEK, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta berkoordinasi dengan pengembang sebagai penyedia rumah. Perumahan untuk para pegawai ini berlokasi di Jalan Raya Serpong - Parung, Desa Gunung Sindur, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Lokasinya sangat terjangkau dengan menggunakan transportasi kendaraan bermotor maupun dengan Kereta Api Rel Listrik (KRL). |
Dapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah, 8 Bank Ini Tak Sanggup
detikfinance
Senin, 30/12/2013 16:54 WIB
Jakarta -Dari 26 bank yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) untuk menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2013, ada 8 bank yang tidak sanggup merealisasikannya.
Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Sri Hartoyo mengatakan sanksinya, 8 bank pelaksana tersebut tidak diikutsertakan dalam program FLPP di tahun 2014.
"8 bank pelaksana sama sekali tidak menyalurkan FLPP. Penandatanganan PKO kali ini 18 bank. 8 bank yang tidak merealisasikan FLPP tahun 2013, tidak dilakukan perpanjangan PKO," kata Sri di sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) 2014 antara Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Bank Pelaksana tentang Penyaluran Dana FLPP di kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (30/12/2013).
Sri mengatakan, kendala yang dihadapi oleh bank-bank tersebut didominasi karena bank tersebut tidak fokus dalam menjalankan program pemerintah ini karena sebelumnya, mereka belum memiliki pengalaman.
"Memang dia nggak fokus di situ, dia mau coba-coba. Tapi kita dorong seluruh bank BPD itu berpartisipasi," katanya.
Hal senada dikatakan oleh Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Budi Hartono mengatakan, bank- bank tersebut tidak memiliki rencana jangka panjang untuk menyalurkan kredit FLPP.
"Rencana kerjanya dana jangka panjangnya. Yang kedua ini core bisnisnya nggak ke situ. Maka dia nggak konsentrasi di bisnis itu," katanya.
Adapun bank-bank tersebut ialah:
Bank NTB
- Bank DI Yogyakarta Konvensional
- Bank DI Yogyakarta Syariah
- Bank Jawa Tengah Syariah
- Bank Jawa Timur Syariah
- Bank Nagari
- Bank Sulawesi Selatan
- Bank Kalimantan Selatan
"Tidak diikutkan dalam program ini. Tapi apabila mereka punya program kalau bisa diikutkan ya kita ikutkan," kata Budi.
Terima kasih,
DPD REI Sumut
