reisumut.com
Tantangan di bidang Perumahan nasional saat ini masih cukup besar, sejak dicanangkan hari Perumahan Nasional oleh Mohammad Hatta pada 25 Agustus 1950 sampai saat ini masih terdapat backlog cukup besar. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus baru-baru ini.
Maurin mengatakan menurut data statistik, terdapat backlog sekitar 13,5 juta dari sisi kepemilikan. Sebanyak 7,6 juta warga Indonesia masih belum memiliki tempat tinggal sendiri, dan terdapat 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni.
"Masih terdapat 38 ribu hektar daerah kumuh. Hal tersebut diperburuk dengan struktur masyarakat saat ini tingkat golongan masyarakat miskin masih relatif besar," tambah Maurin.
Diketahui bersama bahwa pemerintah beberapa waktu lalu mencanangkan program sejuta rumah. "Pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah. Dalam kurun waktu kepemimpinan Jokowi-JK setiap tahun akan dibangun 1 juta rumah," kata Maurin.
Sementara itu Maurin menerangkan dalam kurun lima tahun pemerintah akan membangun 900.000 rumah umum tapak dan susun. Untuk KPR swadaya 450.000, rusunawa 550.000, rumah khusus 50.000, bantuan sejumlah pembangunan baru 250.000, untuk peningkatan rumah tidak layak huni 1,5 juta.
"Tahun 2015 sekitar 600.000 unit untuk MBR dan 400.000 unit untuk non MBR, kami perkirakan untuk 2016 akan 700.000 MBR dan 300 Non-MBR, namun ini masih dapat berubah," tambah Maurin.
Dari segi pembiayaan, anggaran untuk sektor perumahan rakyat tahun 2016 mengalami kenaikan. Pemerintah akan menganggarkan lebih dari Rp13 triliun. Sebanyak Rp9,2 triliun untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), anggaran selisih suku bunga (SSB) Rp2,6 triliun, dan bantuan uang muka sebesar Rp1,3 triliun.
Sementara itu Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin mengungkapkan saat ini sebanyak 472.495 unit rumah untuk MBR dan non MBR sedang dibangun dalam Program Sejuta Rumah. Oleh karena itu, Syarif optimis pembangunan Sejuta Rumah bisa tercapai sehingga dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia secara signifikan.
"Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015 hingga bulan Agustus ini berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian PUPR setidaknya sudah terbangun sebanyak 472.495 unit rumah dari target sebanyak satu juta unit rumah pada tahun ini," ujar Syarif.
Syarif menambahkan, angka pembangunan rumah pada awal Agustus lalu baru berkisar pada 300 ribu unit rumah. Dalam waktu sekitar dua pekan saja angkanya naik sebanyak 100 ribu menjadi 472.495 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Angka pembangunan rumah tersebut, imbuhnya, merupakan angka keseluruhan rumah untuk MBR dan non MBR. Dan berdasarkan data yang ada saat ini diperkirakan permintaan rumah murah untuk MBR akan terus meningkat seiring kebutuhan hunian yang layak huni.
"Ada informasi yang menyatakan bahwa permintaan rumah komersial untuk non MBR mengalami penurunan sekitar 40 persen. Sedangkan permintaan rumah murah untuk MBR relatif stabil dan terus naik dari waktu ke waktu karena kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak selalu meningkat. Hal ini akan terus kami pantau sehingga pembangunan rumah dan permintaan diharapkan bisa seimbang," terangnya.
Peringatan Hapernas tahun ini diharapkan bisa mendorong kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan tentang arti pentingnya pemenuhan hunian yang layak untuk masyarakat Indonesia.
"Melalui Peringatan Hapernas yang bertemakan Sejuta Rumah Untuk Rakyat ini kami ingin agar semua pihak yang terkait dalam program perumahan sadar akan pentingnya hunian yang layak," ujarnya.
Lebih lanjut, Syarif menambahkan, Kementerian PUPR telah menerima dukungan dari para pengembang yang ikut serta dalam Program Sejuta Rumah ini. Beberapa pengembang yang telah menyatakan minatnya adalah Agung Podomoro yang akan membangun rumah untuk MBR di Bogor serta PT Pembangunan Perumahan yang telah mencanangkan pembangunan Rusunami di Gunung Putri Sentul Bogor dan Surabaya.
"Kami tetap optimis Program Sejuta Rumah ini bisa terus berjalan hingga akhir tahun. Dan kami mengajak peran serta aktif dari para pengembang, BUMN dan Pemerintah daerah untuk ikut mendukung program sejuta rumah ini," harapnya.
Optimis Terwujud
Maurin juga menyampaikan bahwa pemerintah optimis, sejuta rumah untuk rakyat bisa tercapai. Begitu pun dia menyadari saat ini tantangan di bidang perumahan masih cukup besar. Data statistik tahun 2014 menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan rumah (backlog) masih sebesar 13,5 juta unit dari sisi kepemilikan.
Masih terdapatnya 7,6 juta masyarakat yang belum memiliki rumah dan masih ditemui 3,4 juta unit rumah yang tidak layak huni. Bahkan pemerintah juga harus segera mengatasi pemukiman kumuh seluas 38 ribu hektar.
"Namun dengan kondisi itu, pemerintah optimis kalau tahun 2015 sejuta rumah bisa tercapai. Dimana 600 ribu unit untuk MBR dan sisanya untuk komersial," ujarnya optimis. Dijelaskan oleh Maurin kalau saat ini program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dana sebesar Rp 5,1 Triliun telah mampu memfasilitasi sebanyak 76 ribu unit rumah per Juli 2015.
Hal ini jauh melebihi capaian pada tahun 2014. Apalagi pemerintah telah menurunkan suku bunga kredit hingga 5% flate sepanjang masa angsuran 15 - 20 tahun. "Apalagi dengan program BTN yang memberikan uang muka 1%, pemerintah sangat berterima kasih karena hal ini semakin meningkatkan efektifitas penyerapan di masyarakat," ujarnya.
Diungkapkan oleh Maurin, saat ini dana sebesar Rp 5,1 Triliun sudah terserap, sehingga pemerintah melakukan inovasi dengan menggunakan KPR Selisih Suku Bunga (SSB) per Agustus - Desember 2015 untuk 300 ribu unit senilai Rp 750 Miliar. "Jangan ada keraguan baik dari pengembang maupun perbankan. Dana disiapkan oleh pemerintah," ungkapnya tegas. (rzl/mb)
