( Menteri Muda Perumahan Rakyat 1978 – 1983 )

( Menteri Negara Perumahan Rakyat  1983 – 1988 )

(Menteri Tenaga Kerja 1988 – 1993 )

reisumut.com – Jakarta

Cosmos Batubara lahir di Purbasaribu, Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 19 September 1938. Ia adalah seorang politikus Indonesia. Di masa Mahasiswanya Cosmos Batubara adalah Ketua Presedium Pengurus Pusat Perhimpunan MahasiswaKatolik Republik Indonesia ( PMKRI) dan Presidium KAMI Pusat. Dia adalah pelopor Gerakan Mahasiswa Angkatan 66 yang disegani. Ia pernah menjabat Menteri Muda Perumahan Rakyat ( 1978 – 1983). Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983 – 1988 ) dan Menteri Tenaga Kerja ( 1988 – 1993 ), ketiganya dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ada kebanggaan tersendiri bagi Cosmos Batubara saat itu di tunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai orang pertama yang dipercaya menjadi Menteri Muda Perumahan Rakyat,” Saya masih ingat . Waktu itu saya sedang itu saya sedang berolah raga., tiba – tiba ada panggilan untuk menghadap Presiden Soeharto. Saya masih ingat hal itu.” Ujar Cosmos Batubara. Saya ingat dialog awal saya dengan Pak harto tahun 1978.” Saudara Cosmos sudah mengikuti siding MPR dan diminta mengikuti Garis Besar Haluan Negara Sekarang saya minta Saudara membantu saya untuk memperhatikan masalah papan pada Kabinet Pembangunan III. Karena pada Pelita I dan II , masalah sandang dan pangan sudah teratasi, dan perhatian saya pada masalah papan. Jadi Saudara Cosmos membantu saya laksanakan GBHN dibidang papan,” demikian kata Pak Harto. Cosmos Batubara tak langsung menerima pinangan menjadi seorang Menteri Muda Perumahan Rakyat begitu saja. Ada semacam ambivalensi dalam diri Cosmos Batubara saat mendengar ucapan Pak harto yang menunjuk dirinya menjadi Menteri Muda Perumahan Rakyat. Pasalnya Cosmos hanya seorang sarjana FISIP dan anggota DPR, serta aktif salah satu partai,” Saya belum punya pengalaman dalam bidang perumahan Pak.” Ujar Cosmos Batubara penuh penasaran . Pak harto lantas menjawab dengan nada datar ,”  Ya saya tahu hal itu. Tapi Saudara saya tugaskan bukan menukangi rumah, tetapi melakukan koordinasi  lembaga – lembaga yang menangani perumahan dan mencapai sasaran yang ditargetkan.” Mendengar jawaban Pak Harto . Saya lega , dan menerima tugas itu. Assignment dari Presiden sangat jelas dan ini sangat berkesan. Saya pun merasa mantab menyusun rencana untuk lima tahun kedepan. Diantaranya: 1) Memperhatikan Perumahan untuk masyarakat menegah kebawah dan menengah. Artinya rumah untuk gol1 dan golong II atau prajurit dibawah perwira, sampai golongan III atau perwira pertama TNI/Polri . Profil kelompok masyarakat yang ditangani adalah PNS dan ABRI (TNIdan Polri ), artinya 75 persen yang berpenghasilan tetap, dan 25 persen untuk karyawan swasta. 2), Menentukan cicilan rumah tidak melebihi 20 persen pendapatan suami istri supaya mereka tetap bisa membiayai hidup sehari – hari. 3) Khusus proyek Perumnas, bagi mereka yang tidak mampu membayar uang muka, diberi opsi menyewa dulu. Jadi uang sewa ini dianggap sebagai uang muka sehingga keluarga ini bisa mendapatkan KPR dari BTN, ini kebijakan yang jelas dan tegas. Dari Dulu. Uang muka sudah menjadi persoalan. 4) Perumnas dan swasta membangun rumah, dan BTN menyediakan KPR, dengan cara – cara seperti ini, dana – dana yang datang dari APBN, disalurkan ke BTN, lalu BTN memberikan KPR dengan kebijakan subsidi silang. PNS dan ABRI ada yang bayar 5 persen, 7 persen, 9 persen dari KPR. Jadi subsidi silang. Saya merasa berhasil membangun perumahan rakyat pada periode 1978 – 1988 karena saya mendapatkan dukungan dari Menko ekuin dan menkeu. Jadi kebijakan pemerintah betul – betul diwujudkan dengan dukungan semua pihak,” ujar Cosmos Batubara.

 Solusi Penanganan Kumuh

Menurut Cosmos Batubara, setiap pergantian Menteri selalu berganti kebijakan pula. Oleh karena itu, kelak di masa depan, kebijakan pembiayaan perumahan harus sinkron. Perumnas, REI, Apersi, Koperasi dan Perbankan harus dilibatkan. Dana semua ini dari APBN. Kementerian harus berkordinasi dengan DPR penentu anggaran. Yang perlu dilakukan, adalah urban renewal, peremajaan kota, itu harus dilakukan di perkotaan, permukiman padat , mengapa misalnya di perkotaan yang padat penduduk itu, tidak diremajakan dan dijadikan hunian rumah susun 4 lantai ? ini bisa menjawab masalah kelangkaan tanah di kota besar.

Jadi Konsepnya, 1 hektar permukiman padat dan kumuh, bisa menampung 4 hektar permukiman serupa lainnya. Kita bangun kampong bersusun. Artinya perilaku dan tradisi masyarakat kampong tidak hilang, dimana mereka biasanya sangat solider satu sama lain. Antara Rusun satu dengan lainnya bisa saling terhubung. Jika ini dapat diwujudkan. Wjah kota akan lebih indah. Sehingga akan banyak ruang terbuka hijau dapat tersedia. Dan Metode di atas pun bisa menjadi solusi masalah permukiman kumuh.

Keuntungan lainnya, jika kita membangun hunian vertical, masyarakat tidak lagi kebanjiran, lahan parker dan public space pun tersedia lebih banyak.

Peremajaan Daerah Kumuh.

Orang yang bekerja di wilayah Jakarta. Namun tinggal di pinggiran seperti Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi. Tapia pa daya, jarak yang jauh terpaksa harus ditempuh, karena keterbatasan lahan di Jakarta dan tingginya harga property perumahan. Untuk itu DKI Jakarta perlu melakukan peremajaan kota. Menurut komisaris independen sejumlah perusahaan pengembang property di Indonesia. Cosmos Batubara, tantangan property kedepan masih sangat besar. Khususnya wilayah di kota besar seperti Jakarta, daerah kumuh perlu diremajakan dan adanya perbaikan segala bidang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya daerak kumuh yang berada di lokasi – lokasi cukup strategis. Selain itu juga perlu dibangun rusun yang cukup memadai,” Back to city menjadi jawaban masyarakat yang ingin memiliki rumah di wilayah Jakarta. Hanya dengan peremajaan daerah kumuhlah, hal tersebut dapat terjawab. Guburnur DKI terpilih, harus mengkampanyekan peremajaan kota ini guna menjawab persoalan ibukota. Dengan begitu bisa juga memperbaiki daerah hijau di perkotaan, “ ujarnya,

Dikatakan, Jakarta harus masuk pada peremajaan kota, agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada urusan papan. Presiden Komisaris Agung Podomoro land ini menegaskan hanya pihak yang mau memperbaiki kemampuan, memperbaiki mutu dan tak berpuas diri saja yang maju. Sementara yang cukup puas dan tidak mau berbenah, akan tertinggal.” Bila itu terlaksana. Berarti menuju memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pemimpin juga baiknya memberikan yang terbaik buat Negara,; tutur mantan Menteri Muda Perumahan Rakyat (1978 – 1983 ) dan Menteri Negara Perumahan Rakyat ( 1983 – 1988 ) (rzl/Hm)